Definisi dan Urgensi Hutan Desa

Tanjung Satai (‎23/04/2013). Definisi hutan desa secara umum adalah kawasan hutan yang berada dalam teritori desa yang penguasaannya oleh Negara, sedangkan kewenangan pengolahannya diberikan kepada masyarakat desa melalui Lembaga pengelola Hutan Desa atau sejenisnya.

Sedangkan definisi atau pengertian menurut kebijakan tentang kehutanan adalah sebagai berikut :

1.       Berdasarkan undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 5 (1) yang dimaksud dengan hutan desa adalah sebagai hutan negara yang dikelola oleeh desa dan digunakan untuk kesejahteraan desa.

2.       Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 mendefinisikan hutan desa sebagai hutan negara yang belum dibebani Izin/hak , yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa

3.       Berdasarkan Peraturan Menteri kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 pasal 1 yang dimaksud dengan hutan desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

Dari ketiga definisi diatas memiliki persamaan hukum, kewenangan dan tujuan yaitu hutan milik Negara, dikelola oleh desa dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pengertian diatas memberikan pernyataan bahwa hutan desa perlu dikembangkan dengan alasan sebagai berikut :

1.       Memberikan wewenang kepada maasyarakat didalam wilayah teritori desa untuk mengelola potensi sumberdaya hutan secara optimal untuk peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.       Memberikan kewenangan kepada masyarakat didalam wilayah teritori desa untuk menyelamatkan kehancuran sumber daya hutan yang semakin parah.

3.       Sebagai bentuk patisipasi Negara yang turut berkomitmen untuk terlibat aktif dalam menyelamatkan bumi dari kehancuran yang diakibatkan oleh pemanasan global karena efek rumah kaca.

Dari ketiga alasan pentingnya hutan desa tersebut diatas maka harus berpijak pada dasar hukum yang menjadikannya begitu mutlak untuk segera dilaksanakan dan dikembangkan sebagai wujud tanggung jawab negara untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pengelolaan hutan desa. Dasar hukum utama pembangunan hutan desa adalah Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi, Air dan Udara dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Produk hukum turunan yang mengatur tentang hutan desa, antara lain :

1.       Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

2.       Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3.       Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.

4.       Peratuuran Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

5.       Peraturan pemerintah No.38 tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan.

6.       Kebijakan Operasionalnya yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Setelah diketaahui definisi, alasan dan dasar hukum pembangunan Hutan Desa maka jelaslah bahwa begitu pentingnya hutan desa bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya di sekitar hutan dengan berbagai potensinya. Keluarnya kebijakan operasional hutan desa merupakan ruang terbuka bagi masyarakat desa untuk mengelolaa potensi sumberdaya hutannya serta membuka akses bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi serta sosial yang selama ini terisolasi dan termarginalkan oleh kesenjangan sosial. Melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan desa secara lestari maka pembangunan masyarakat desa akan mengarah pada perubahan yang signifikan disebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dengan catatan pengelolaan hutan desa benar-benar dikelola secara baik dan lestari oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa. (Mul Alka)

Sumber : Lembaga Gemawan